Loading...
InspirationMarriage

RUUP-KS, Negara dan Keluarga

Baru-baru ini kita ramai kembali memperbincangkan tentang RUU-PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Isu ini sebenarnya telah mencuat sejak tahun 2016, namun memang final draft naskah akademiknya baru selesai di tahun 2019. Isu ini kembali memanas setelah ada desakan untuk pengesahan di akhir periode pemerintahan legislatif 2019 ini. Karena desakan pengesahan tersebut, sontak masyarakat pun kembali mengangkat suara untuk menolak dan mempertanyakan kembali, benarkah RUU-PKS ini perlu atau mendesak untuk di sahkan?

Sebagian orang yang setuju terhadap RUU-PKS ini beralasan bahwa di negeri kita telah marak terjadi aksi pelecehan seksual yang mayoritas menimpa kaum hawa. Memang fakta, kasus kejahatan dan tindakan asusila masih ramai. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 halaman 1 menyebutkan bahwa, ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017. 335.062 dari kasus tersebut bersumber pada data perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan 13.384 kasus lainnya ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalayanan, tersebar di 34 provinsi.

 

BPS dalam situs resminya juga menyatakan bahwa hasil pendataan survey pengalaman hidup perempuan nasional (PHPN) 2016, menunjukan satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

Kekerasan dan/atau seksual cenderung lebih tinggi dialami perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (36,3 persen) dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan (29,8 persen). Realita seperti ini merupakan cerminan bahwa kejahatan seksual masih banyak terjadi karena beberapa faktor. Beberapa diantaranya adalah kesadaran hukum yang lemah, pemahaman agama yang kurang, pendidikan seksual yang minim, juga instrumen hukum yang belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan mencerminkan keadilan bagi korban.

RUU-PKS ini sekilas terlihat menjadi jalan keluar atas berbagai fakta dan fenomena kasus yang terjadi dalam uraian di atas. Namun, benarkah RUU-PKS ini benar-benar memberikan solusi yang baik dan benar? Atau hanya solusi bagi sebagian kelompok saja?

Di dalam RUU PKS, pasal (1) ayat 1) memberikan definisi kekerasan seksual yang panjang. Yaitu “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan/atau politik.”

 

Setelah mengamati definisi di atas, apa yang ada dalam benak kita?

 

Diksi atau terminologi yang dipakai dalam RUU-PKS ini terasa asing dan tidak pernah muncul dalam kultur bahasa bangsa kita. Seperti pemakaian kata-kata kekerasan seksual, kedaulatan tubuh, kontrol seksual, relasi kuasa/gender. Apalagi jika kita mencermati deskripsi definisinya yang begitu panjang di atas, isinya terkesan hanya alih bahasa dan sangat subyektif lahir dari kelompok tertentu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) melalui divisi penelitiannya telah melakukan kajian yang mendalam sejak 2016 lalu, dan kuat menengarai bahwa RUU-PKS ini lahir dan dibersamai oleh para aktivis yang berideologi feminisme radikal.

Setiap kata yang tercantum dalam naskah akademik RUU-PKS tak jelas batasannya. Seperti kata “hasrat seksual seseorang dan atau/fungsi reproduksi”, kalimat ini akan menjadi masalah karena hasrat seksual seseorang yang waras/sehat jiwanya tidak sama dengan hasrat seseorang yang sakit jiwa. Sehingga kemudian dikhawatirkan membuka celah masuknya kaum penyuka hasrat seksual sejenis dengan dalih kebebasan kehendak dan atas dasar suka sama suka (tidak terpaksa).

Melalui RUU-PKS ini juga, mereka kaum penyuka sejenis maupun pelaku seks bebas akan memiliki benteng undang-undang untuk berekspresi secara legal. Mereka akan berdalih bolehnya melakukan hubungan seks sejenis atau bebas di luar nikah asal tidak ada yang merasa terpaksa. Zina, lesbi, homo, biseks atas dasar suka sama suka semakin bebas terjadi. Hal ini tentu sangat berbahaya dan mengancam generasi bangsa kita.

Sebaliknya, hubungan relasi kuasa yang timpang menurut mereka, bisa “ngaret” dan menyerang institusi rumah tangga. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 11) ayat (3), pasal ini membahas tindak pidana, sekaligus 9 katagorisasi kekerasan seksual. Jika dikonstruksikan ke dalam bentuk peristiwa keluarga, maka suami bisa dipidanakan oleh istri sendiri apabila istri pernah merasa terpaksa melayani suami. Orang tua juga tidak boleh mengatur preferensi kesukaan anak-anaknya terhadap lawan jenis atau sejenis. Hal ini semakin menyulut hancurnya tatanan rumah tangga.

Kaum hawa yang identik sebagai kaum yang rentan menjadi korban, lebih butuh untuk dibina dan dikuatkan, bukan diberi kekuasaan. Jika perspektif korban ini diadopsi dan dipaksakan untuk menjadi perspektif negara dalam bentuk undang-undang, maka konsekuensinya adalah nilai moral dan norma yang telah tertanam di negeri dan bangsa ini akan dikesampingkan/dikalahkan. Hipotesis ini bisa dibuktikan karena dalam pasal 2), Bab Asas dan Tujuan dari RUUP-KS ini tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas/haluan.

Oleh karena itu, RUU-PKS ini jelas bukan solusi dan tidak sesuai dengan nilai moral yang telah lama bersemayam dalam masyarakat Indonesia. Perilaku menyimpang seperti seks bebas/zina, homo, dan lainnya adalah perilaku amoral yang bertentangan dengan norma budaya timur dan agama di negeri ini. Para pelaku penyimpangan seksual berhak untuk dibina agar sembuh dan normal kembali.

Relasi Perempuan, Laki-laki dan Keluarga

Islam jelas mengatur bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban menurut aturan dan ukuran masing-masing. Semua berjalan secara harmonis sesuai fitrahnya. Ketika berhubungan sosial, relasi laki-laki dan perempuan sama-sama diminta untuk menjaga batas pergaulan dan menundukkan pandangan serta kemaluan (QS. An Nur: 30-31) agar terhindar dari perbuatan keji yang menjerumuskan kepada zina.

Begitu pula dalam institusi keluarga, relasi suami istri istri adalah hubungan harmonis bagai pakaian yang saling menutupi dan melindungi. Suami istri adalah pasangan yang saling melengkapi kebutuhan dan saling menyempurnakan atas kekurangan (QS. Al Baqarah:187). Jika kemudian suatu waktu ada pertengkaran disebabkan oleh kekhilafan individu atau kekurangan pasangan, tentu hal itu adalah wajar dan bisa diselesaikan dengan pergaulan yang baik, bukan malah diprovokasi oleh RUUP-KS yang mengabaikan sakralitas institusi keluarga.

 

RUUP-KS hanya akan menjadi solusi jika mengalami beberapa perubahan mendasar. Pertama, diksi “kekerasan” diganti dengan “kejahatan”. Jadi RUUP-KS dimaknai sebagai RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Terminologi kejahatan lebih jelas tafsir dan maksud sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Diksi kejahatan juga telah banyak digunakan diberbagai aturan dan undang-undang seperti pada UU pidana atau UU Perlindungan Anak.

Kedua, perubahan definisi dari “kekerasan seksual” yang kemudian diikuti penyesuaian 9 katagorisasi tindakan aksinya. Salah satu fraksi partai di DPR RI telah mengusulkan definisi Kejahatan Seksual untuk merubah definisi Kekerasan Seksual dalam draft RRUP-KS. Kejahatan Seksual bisa didefinisikan sebagai setiap perbuatan seksual terhadap tubuh dan fungsi reproduksi, secara paksa, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, bahkan kehilangan nyawa.

Ketiga, memasukkan nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” atau Pancasila sebagai asas pertama dalam pasal 2) Bab Asas dan Tujuan dari RUUP-KS. Hal ini untuk mencegah adanya multitafsir dalam corak ideologi undang-undang, sekaligus sebagai bentuk penegasan ketaatan terhadap Ideologi Indonesia yang tegas bercorak agama, bukan sekuler/liberal yang notabene merupakan asas dari feminisme radikal.

Semoga Allah melindungi bangsa kita dari upaya-upaya perusakan moral yang sistematis berkedok penghapusan kekerasan seksual. Ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut dapat menimbulkan kesadaran hakiki seseorang untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat seseorang karena diyakini sebagai perbuatan keji dan dosa.

 

Oleh: Agastya Harjunadhi, MPd.I

Leave a Reply